Dua kantor Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) bentukan Ikhwanul Muslimin Mesir, dibakar oleh demonstran yang mengatasnamakan anti Ikhwan dan Presiden Mursi, Jum'at (23/11) sore. Demonstran yang diketahui merupakan massa partai-partai kiri dan ultra, sambil meneriakkan slogan menentang Ikhwan dan Mursi, menyerang kantor dengan batu dan membakarnya.
Seperti dilansir Ahramonline, setelah membakar kantor FJP di Mahatet El-Raml, demonstran membakar kantor lain di distrik Al Ibrahimiya.
Demonstrasi itu menyusul deklarasi konstitusional Presiden Muhammad Mursi yang memperluas kewenangannya untuk mengaktifkan kembali parlemen yang sudah dibubarkan.
Parlemen Mesir hasil pemilihan umum pertama pasca revolusi dikuasai oleh Partai-partai Islam, terutama FJP dan Partai An-Nur dari Salafi. Dengan alasan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Mesir bahwa Undang-undang (UU) Pemilu Parlemen tidak konstitusional, Dewan Tertinggi Militer (SCAF) yang memegang kekuasaan atas negara Mesir menyusul kekosongan pemerintahan pascalengsernya Husni Mubarak, membubarkan parlemen hasil pemilu paling demokratis di Mesir itu.
Deklarasi konstitusional diumumkan Kamis (22/11) malam. Esoknya, Presiden Mursi menegaskan pidatonya bahwa kewenangan legislatif presiden dalam deklarasi itu bertujuan untuk penegakan hukum dan memerangi korupsi. [IK/Hdy/bsb]
Seperti dilansir Ahramonline, setelah membakar kantor FJP di Mahatet El-Raml, demonstran membakar kantor lain di distrik Al Ibrahimiya.
Demonstrasi itu menyusul deklarasi konstitusional Presiden Muhammad Mursi yang memperluas kewenangannya untuk mengaktifkan kembali parlemen yang sudah dibubarkan.
Parlemen Mesir hasil pemilihan umum pertama pasca revolusi dikuasai oleh Partai-partai Islam, terutama FJP dan Partai An-Nur dari Salafi. Dengan alasan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Mesir bahwa Undang-undang (UU) Pemilu Parlemen tidak konstitusional, Dewan Tertinggi Militer (SCAF) yang memegang kekuasaan atas negara Mesir menyusul kekosongan pemerintahan pascalengsernya Husni Mubarak, membubarkan parlemen hasil pemilu paling demokratis di Mesir itu.
Deklarasi konstitusional diumumkan Kamis (22/11) malam. Esoknya, Presiden Mursi menegaskan pidatonya bahwa kewenangan legislatif presiden dalam deklarasi itu bertujuan untuk penegakan hukum dan memerangi korupsi. [IK/Hdy/bsb]
Demikianlah tulisan